MUSI RAWAS, — Aktivitas dan kinerja Badan Keuangan Kabupaten Musi Rawas menjadi sorotan publik. Pasalnya, Kepala Badan Keuangan Kabupaten Musi Rawas dilaporkan sulit ditemui saat jam kerja pada Kamis (22/01/2026), sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait disiplin aparatur dan kualitas pelayanan publik di instansi tersebut.
Sejumlah wartawan dan tamu yang hendak melakukan konfirmasi mengaku telah berulang kali mendatangi kantor Badan Keuangan Kabupaten Musi Rawas. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pimpinan instansi tidak berada di tempat. Petugas kantor hanya menyampaikan bahwa kepala badan sedang tidak ada, tanpa penjelasan yang jelas mengenai agenda dinas maupun waktu keberadaan yang bersangkutan.
Ironisnya, sistem administrasi penerimaan tamu di kantor tersebut juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, fasilitas dasar berupa buku tamu disebut tidak tersedia.
“Buku tamu pun tidak ada,” ujar salah satu pegawai di lokasi. Ia mengaku kebingungan untuk mencatat kedatangan tamu dan keperluan kunjungan karena tidak disiapkan sarana administrasi yang memadai.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat Badan Keuangan memegang peran vital dalam pengelolaan anggaran daerah. Prinsip transparansi, keterbukaan informasi, serta akses komunikasi dengan pejabat publik seharusnya menjadi bagian dari komitmen pelayanan kepada masyarakat.
“Bagaimana publik bisa mendapatkan penjelasan terkait penggunaan anggaran jika pejabat utamanya sulit ditemui?” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan identitasnya.
Aktivis penggiat tata kelola pemerintahan menilai, sulitnya menemui kepala badan serta tidak adanya buku tamu sebagai alat kontrol kunjungan dapat mencederai prinsip akuntabilitas dan keterbukaan publik. Mereka mendesak Bupati Musi Rawas untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap disiplin dan kinerja pejabat di lingkungan Badan Keuangan Kabupaten Musi Rawas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Keuangan Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi terkait ketidakhadiran kepala badan maupun lemahnya mekanisme pelayanan informasi kepada publik.
Publik berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
(Erwin / IGlobal News)
Lubuklinggau – Musi Rawas Utara