Palembang – Menyikapi dugaan tindakan kekerasan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap salah satu anggotanya, Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sumatera Selatan resmi melaporkan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan oknum anggota Ditreskrimum Polda Sumsel ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumsel.
Laporan tersebut disampaikan langsung oleh advokat Irwansyah dengan didampingi Ketua DPD KAI Sumsel, Adv. Badiun Aidri, S.H., Wakil Ketua Napoleon, S.H., serta Wakil Sekretaris Ve Novera Sandi, S.H., Rabu (18/11/2026).
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut atas peristiwa yang dialami Irwansyah di Padel dan Cafe Luxury pada Minggu (15/11/2026). Irwansyah mengaku mengalami dugaan tindakan kekerasan dan perlakuan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Jatanras Unit III Ditreskrimum Polda Sumsel.
Ketua DPD KAI Sumsel, Adv. Badiun Aidri, S.H., mengatakan pihaknya mengambil langkah organisasi setelah menerima laporan dari anggotanya terkait dugaan penarikan paksa dan tindakan fisik oleh oknum aparat.
“Kami menyayangkan apabila benar terjadi tindakan seperti itu. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Karena itu, persoalan ini kami tindak lanjuti melalui pelaporan ke Propam Polda Sumsel,” ujarnya.
Menurut Badiun, pendampingan terhadap Irwansyah merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam memberikan perlindungan kepada anggota yang merasa hak dan kehormatan profesinya tidak dihormati.
Ia berharap laporan tersebut dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan transparan sehingga persoalan ini menjadi terang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD KAI Sumsel, Napoleon, S.H., dari Kantor Hukum Leon & Partners, menegaskan bahwa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan arogan dan penggunaan kewenangan yang dinilai tidak semestinya.
Napoleon menyebutkan, berdasarkan keterangan Irwansyah, oknum yang diduga terlibat adalah Ipda Edi Noepriadi alias Apek, yang bertugas di Ditreskrimum Unit III Polda Sumsel.
Ia menjelaskan, pihaknya menerima keterangan bahwa Irwansyah diduga mengalami tindakan berupa memegang bagian leher, menarik pakaian, hingga menggiringnya masuk ke dalam kendaraan untuk dibawa ke Polda Sumsel.
“Kami mempertanyakan tindakan tersebut. Saat itu Irwansyah datang sebagai advokat yang sedang menjalankan profesinya, bukan untuk membuat keributan. Bahkan, ketika dibawa ke Polda Sumsel, yang bersangkutan masih mengenakan pakaian advokat,” ungkap Napoleon.
Menurutnya, profesi advokat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang memiliki kedudukan dan perlindungan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
Ia merujuk Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana telah dimaknai dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang memberikan perlindungan hukum kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.
Napoleon menegaskan, perlindungan tersebut bukan berarti advokat kebal hukum, melainkan setiap tindakan terhadap advokat harus tetap menghormati ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Irwansyah, peristiwa tersebut terjadi ketika yang bersangkutan mendampingi kliennya dalam urusan pekerjaan di sejumlah pangkalan. Namun, pihaknya belum mengetahui secara pasti alasan dan dasar tindakan yang dilakukan terhadap Irwansyah.
“Kami meminta Kapolda Sumsel melalui Propam agar laporan ini ditindaklanjuti secara objektif. Jangan sampai ada kesan bahwa profesi advokat dapat diperlakukan semena-mena ketika sedang menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Ketua DPD KAI Sumsel, Badiun Aidri, kembali menekankan bahwa laporan tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi antara anggota dan aparat, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap profesi advokat serta kepastian perlindungan hukum bagi seluruh penegak hukum.
Pihaknya berharap proses pemeriksaan Propam dapat mengungkap secara utuh kronologi kejadian, termasuk dasar tindakan yang dilakukan oleh oknum yang dilaporkan, sehingga semua pihak mendapatkan kejelasan dan keadilan.
Melalui langkah ini, DPD KAI Sumsel juga mengajak seluruh elemen penegak hukum untuk senantiasa mengedepankan sikap profesional, proporsional, dan saling menghormati dalam menjalankan kewenangan masing-masing.
Sebab, penegakan hukum tidak hanya berbicara tentang kewenangan dan kekuasaan, tetapi juga tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, etika profesi, serta tegaknya keadilan bagi setiap warga negara. (Rina)
