Palembang – Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Semangat inilah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Novotel Palembang, Rabu (18/11/2026).
Mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan, Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas”, Rakornas ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh badan publik dalam menghadirkan pemerintahan yang terbuka, informatif, dan bertanggung jawab.
Ratusan perwakilan badan publik dari berbagai daerah di Indonesia hadir dalam forum tersebut. Tidak hanya menjadi ajang koordinasi, pertemuan ini juga menjadi ruang menyatukan langkah agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara nyata.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa Rakornas akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis sebagai pedoman penguatan keterbukaan informasi publik. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami akan menyusun dan menghasilkan rekomendasi yang kemudian bisa diperhatikan serta menjadi dasar. Serta bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendorong suksesnya pekerjaan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Handoko, kehadiran Kepala Badan Komunikasi Pemerintah serta dukungan Gubernur Sumatera Selatan menjadi dorongan penting bagi penguatan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi.
Ia berharap hasil Rakornas tidak berhenti pada rumusan rekomendasi, tetapi dapat diterapkan secara konkret oleh seluruh badan publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Syahganda Nainggolan, menyoroti pentingnya merumuskan langkah konkret dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik.
Ia berharap Rakornas dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) mampu menghasilkan kesepahaman mengenai jenis informasi yang perlu disampaikan pemerintah kepada masyarakat, termasuk informasi dari jajaran kepolisian.
“Melalui Rakornas dan Rakornis ini, kami berharap dapat merumuskan langkah-langkah pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan informasi apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka,” ujarnya.
Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menekankan bahwa Komisi Informasi memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Keberadaan lembaga ini dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan hak atas informasi sekaligus mendorong pemerintah semakin terbuka.
“Komisi Informasi ini memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Selama ini, masih banyak informasi yang belum tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” kata Herman Deru.
Ia juga mendorong agar sosialisasi keterbukaan informasi terus diperluas. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa memperoleh informasi merupakan hak yang harus dilindungi, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan informasi secara jelas, transparan, dan mudah diakses.
Lebih dari sekadar agenda kelembagaan, Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2026 menjadi pengingat bahwa pemerintahan yang baik harus dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, dan kepercayaan publik.
Transparansi bukan hanya tentang membuka akses informasi, melainkan juga menghadirkan pelayanan yang responsif serta memastikan masyarakat menjadi bagian dari proses pembangunan.
Melalui penguatan keterbukaan informasi publik, pemerintah diharapkan semakin akuntabel, masyarakat semakin berdaya, dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus tumbuh sebagai fondasi menuju Indonesia Emas. (Rina)
