SUMSEL, iGlobalNews.id — Proyek pembangunan gedung terminal, jalan akses, dan pelataran parkir di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan, menjadi sorotan. Proyek yang bersumber dari anggaran negara senilai Rp5.654.000.000 dari APBN 2025 tersebut diduga memiliki sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.
Sorotan muncul setelah tim **iGlobalNews.id** melakukan penelusuran di lokasi dan menemukan sejumlah kondisi pekerjaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait, terutama menyangkut kesesuaian volume, spesifikasi material, serta kualitas hasil pekerjaan.
Anggaran Rp5,6 Miliar Perlu Dijelaskan
Berdasarkan data yang diperoleh, pembangunan fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp5,654 miliar melalui APBN Tahun Anggaran 2025.
Besarnya nilai anggaran tersebut membuat publik berhak memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, spesifikasi, volume pekerjaan, hingga hasil akhir proyek.
Namun, ketika iGlobalNews.id berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan melalui WhatsApp pada 18 Agustus 2026, hingga berita ini diterbitkan belum diperoleh tanggapan.
Sebelumnya, Teropong Indonesia News juga disebut telah melayangkan surat konfirmasi resmi pada 10 Agustus 2026. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban yang diterima.
Temuan Lapangan Jadi Sorotan
Dari hasil penelusuran di lapangan, tim media menemukan sejumlah bagian pekerjaan yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Di antaranya dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan dengan dokumen kontrak atau RAB, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi, serta kualitas konstruksi yang dipertanyakan.
Temuan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pemeriksaan teknis serta audit dari lembaga yang berwenang untuk memastikan apakah benar terjadi penyimpangan atau tidak.
Jika nantinya hasil pemeriksaan resmi membuktikan adanya pengurangan volume, penggunaan material di bawah spesifikasi, atau pekerjaan yang tidak sesuai kontrak dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Bukan Sekadar Persoalan Administrasi
Dalam proyek yang menggunakan uang negara, kesesuaian antara anggaran, kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan hasil pekerjaan merupakan hal penting.
Karena itu, dugaan penyimpangan tidak seharusnya berhenti pada polemik pemberitaan. Pemeriksaan secara teknis dan administratif diperlukan agar dapat diketahui secara objektif apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Apabila kemudian ditemukan unsur memperkaya diri atau orang lain secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara, ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi dasar penegakan hukum.
Mendorong Audit dan Keterbukaan
Atas munculnya berbagai dugaan tersebut, iGlobalNews.id mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proyek tersebut.
Selain itu, pemeriksaan oleh aparat atau lembaga berwenang, termasuk audit apabila diperlukan, dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Pemberitaan ini dibuat berdasarkan hasil penelusuran lapangan, informasi mengenai anggaran proyek, serta upaya konfirmasi kepada pihak terkait.
iGlobalNews.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak pelaksana proyek.
Pewarta: Tim iGlobalNews.id Sumsel