TANGERANG SELATAN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Kota Tangerang Selatan menyoroti kualitas pelayanan publik di Kepolisian Sektor (Polsek) Serpong. Sorotan tersebut muncul setelah sejumlah anggota LMND mengalami langsung proses pelayanan ketika hendak mengurus laporan kehilangan di Polsek Serpong pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB.
Dalam proses pengurusan laporan tersebut, pelayanan yang diterima justru menimbulkan sejumlah pertanyaan. Petugas meminta masyarakat untuk keluar dari kantor kepolisian guna mencari tempat fotokopi dan mencetak dokumen Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai kelengkapan administrasi. Permintaan tersebut menjadi persoalan tersendiri mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 22.00 WIB, ketika sebagian besar tempat usaha fotokopi sudah tidak beroperasi.
Situasi ini semakin menimbulkan tanda tanya karena di lingkungan kantor kepolisian sendiri tersedia fasilitas printer yang secara teknis dapat digunakan untuk membantu proses pencetakan dokumen. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kemudahan pelayanan benar-benar menjadi perhatian petugas ketika masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi kepolisian.
Persoalan tidak berhenti sampai di situ. Dalam proses komunikasi dan pengumpulan informasi untuk pembuatan laporan, petugas SPKT yang sedang melayani diketahui menggunakan headset. Hal tersebut menyebabkan komunikasi antara petugas dan masyarakat tidak berjalan efektif. Beberapa pertanyaan bahkan harus disampaikan berulang kali karena informasi yang diberikan masyarakat tidak terdengar dengan baik oleh petugas.
Bagi LMND, situasi tersebut bukan sekadar persoalan teknis maupun administratif biasa. Pengalaman ini memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam pelayanan publik yang patut dievaluasi, mulai dari kesiapan petugas, efektivitas komunikasi, hingga kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan kepolisian.
Padahal, kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip pelayanan yang cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel seharusnya menjadi standar yang diterapkan, bukan sekadar slogan kelembagaan.
Melky Nam, Ketua Eksekutif Kota LMND Tangerang Selatan, menilai bahwa persoalan tersebut mencerminkan perlunya evaluasi serius terhadap kualitas pelayanan dan tanggung jawab struktural pimpinan kepolisian.
“Jangan sampai masyarakat yang datang ke kantor polisi untuk mendapatkan pelayanan justru harus menghadapi berbagai kesulitan. Pelayanan publik bukan tentang seberapa mudah aparat menjalankan tugasnya, tetapi tentang seberapa baik negara memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika pelayanan dasar saja masih jauh dari harapan, maka sudah sepatutnya pimpinan institusi dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban.”
Atas dasar persoalan tersebut, LMND Eksekutif Kota Tangerang Selatan mendesak Kapolsek Serpong untuk bertanggung jawab dan meminta Kapolda Metro Jaya melakukan evaluasi serius terhadap kepemimpinan Kapolsek Serpong. LMND juga mendesak pencopotan Kapolsek Serpong serta Kapolres Tangerang Selatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap kualitas pelayanan di lingkungan kepolisian wilayah Tangerang Selatan.
LMND menegaskan bahwa reformasi kepolisian tidak cukup hanya melalui pergantian pimpinan atau perubahan slogan kelembagaan. Reformasi harus dibuktikan melalui perubahan budaya kerja, profesionalitas personel, serta pelayanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Sebab, kepolisian hadir untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya rakyat yang harus dipersulit oleh pelayanan kepolisian.
kontak redaksi : WA. +62 813-1835-663
