LUBUK LINGGAU, SUMATERA SELATAN – Komisi I DPRD Kota Lubuk Linggau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran kepala SMA dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Senin (29/6/2026). Agenda tersebut membahas dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Kota Lubuk Linggau ini merupakan tindak lanjut atas berbagai informasi dan laporan masyarakat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan dalam proses penerimaan peserta didik baru.
Ketua Komisi I DPRD Kota Lubuk Linggau menegaskan bahwa pemanggilan pihak sekolah dan Dinas Pendidikan merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memperoleh penjelasan serta klarifikasi secara langsung mengenai mekanisme pelaksanaan SPMB.
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta penjelasan terkait sistem penerimaan siswa baru, termasuk dugaan adanya pungutan yang berpotensi melanggar aturan. Komisi I menekankan bahwa seluruh proses SPMB harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran, DPRD meminta agar penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku demi menjamin kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.
Komisi I juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Warga yang mengetahui atau mengalami dugaan pelanggaran dalam proses SPMB diharapkan melaporkannya kepada instansi berwenang dengan disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, RDP masih berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan sebagai upaya memperoleh informasi yang objektif, berimbang, dan komprehensif.
(Erwin | Kabiro IGlobal News Lubuk Linggau – Musi Rawas – Musi Rawas Utara)