MUSI RAWAS, — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memperingatkan seluruh kepala daerah dan kementerian untuk bersiap menghadapi tantangan ekonomi pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (12/1/2026).
Tomsi mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia periode Januari hingga Desember 2025 tercatat sebesar 2,92 persen. Angka tersebut dinilai masih relatif terkendali, meskipun sedikit berada di atas rentang inflasi ideal.
“Merujuk parameter Bappenas, inflasi ideal berada pada kisaran 1,5 hingga 2,5 persen, dengan batas toleransi maksimal 3,5 persen. Posisi inflasi saat ini masih dalam batas aman,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, terlebih di tengah kondisi sulit akibat musibah yang melanda sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Kendati terjadi lonjakan inflasi di beberapa titik, namun masih berada dalam batas yang ditetapkan,” tambahnya.
Setelah mendengarkan paparan dari berbagai kementerian terkait, Tomsi memberikan instruksi khusus kepada seluruh kementerian, kepala daerah, dan kepala dinas di Indonesia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi sepanjang tahun 2025.
Ia menegaskan, pada rapat koordinasi pekan depan, pemerintah pusat akan memaparkan daftar daerah yang memiliki “Rapor Merah” dalam pengendalian inflasi selama 2025.
“Daerah yang rapornya merah akan dimintai penjelasan terkait langkah dan strategi yang akan ditempuh pada tahun 2026. Komitmen pemerintah pusat jelas, yakni memberikan pelayanan terbaik melalui upaya menjaga stabilitas harga, baik bagi produsen maupun konsumen,” tegas Tomsi.
Selain pembahasan inflasi, rakor tersebut juga diisi dengan pemaparan dari Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd., terkait peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Dalam kesempatan itu, Dr. Imran memberikan apresiasi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Magetan, yang berdasarkan data realisasi dukungan penganggaran perumahan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun 2025, berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam daftar 10 besar daerah dengan realisasi tertinggi.
Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen kuat Pemkab Magetan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.
Sementara itu, dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Lubuklinggau diwakili oleh Sekda Lubuklinggau H. Trisko Defriyansa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Pertanian Hj. Dwi Eri Yanti, Kabag Perekonomian Yulia Efrina, serta perwakilan OPD terkait lainnya. Pungkasnya.
Erwin Kabiro
IGlobal News, Lubuklinggau