Fraksi Golkar Soroti Transparansi dan Perlindungan Masyarakat dalam Pembahasan Lima Raperda Strategis Musi Rawas

MUSI RAWAS, IglobalNews.id — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas kembali berlangsung dinamis pada Senin (24/11/2025). Agenda paripurna kali ini berfokus pada penyampaian tanggapan dan jawaban fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah mengenai lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Tahun 2025.

Acara yang berlangsung di ruang rapat paripurna itu dihadiri pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas, unsur Forkopimda, kepala OPD, camat, serta berbagai organisasi masyarakat. Suasana rapat terasa penuh perhatian ketika Ahmad Arlen Bakri, mewakili Fraksi Partai Golkar, menyampaikan pandangan umum terhadap lima Raperda yang dinilai sangat strategis bagi masa depan pembangunan daerah.

Fraksi Golkar menegaskan bahwa kelima Raperda tersebut harus benar-benar diarahkan untuk menjawab tantangan pembangunan Musi Rawas, sekaligus memastikan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Soroti Insentif Investasi yang Transparan dan Pro-Rakyat

Dalam pembahasannya, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemberian insentif penanaman modal. Namun dukungan tersebut diberikan dengan syarat bahwa kebijakan harus transparan, akuntabel, serta memberikan dampak nyata bagi rakyat.

“Insentif tidak boleh hanya menjadi keuntungan investor. Investasi harus membuka lapangan kerja, memberdayakan pelaku usaha lokal, dan meningkatkan PAD Musi Rawas,” tegas Ahmad Arlen.

Narkotika Jadi Isu Serius: Perlu Pendekatan Menyeluruh

Raperda terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika juga mendapat perhatian kuat. Golkar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga rehabilitasi, hingga masyarakat.

“Narkotika adalah ancaman nyata. Upaya pencegahan harus terintegrasi, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujar Arlen.

UMKM Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Musi Rawas

Fraksi Golkar juga menempatkan UMKM sebagai sektor kunci dalam pergerakan ekonomi regional. Karena itu, Raperda UMKM menurut Golkar harus mengatur:

kemudahan akses permodalan,

pelatihan dan pendampingan usaha,

sertifikasi produk,

hingga penguatan akses pasar, termasuk digitalisasi.

Golkar juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi demi terciptanya inovasi usaha mikro dan kecil.

Perlindungan Lingkungan Tak Boleh Diabaikan

Terkait Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Golkar menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas industri. Fraksi ini mendorong adanya sanksi tegas bagi pelaku pencemaran, program rehabilitasi lingkungan, serta upaya menjaga kelestarian sumber daya alam jangka panjang.

Penguatan CSR untuk Kesejahteraan Rakyat

Pada Raperda perubahan CSR, Fraksi Golkar menekankan bahwa setiap perusahaan wajib memberikan kontribusi nyata melalui program yang transparan dan tepat sasaran, terutama pada sektor:

pendidikan,

kesehatan,

infrastruktur,

lingkungan, dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Golkar meminta agar sistem pelaporan CSR dibuat lebih jelas, terukur, dan akuntabel guna memastikan manfaatnya benar-benar kembali kepada masyarakat.

Komitmen Golkar: Raperda Harus Berpihak pada Kepentingan Publik

Di akhir penyampaiannya, Ahmad Arlen Bakri menegaskan bahwa Fraksi Golkar mendukung penuh pembahasan lima Raperda strategis tersebut secara mendalam dan objektif.

“Semoga seluruh pandangan ini menjadi masukan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Musi Rawas di masa mendatang,” pungkasnya.

Erwin – Kabiro IGlobalNewsLubuklinggau – Musi Rawas Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *