GMNI Kota Tangerang Tolak Kebijakan Wilayah Pertambangan Banten, Soroti Ancaman terhadap Badak Jawa dan Ekosistem Ujung Kulon

TANGERANG, iGlobalNews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tangerang menyatakan penolakan terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. GMNI menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh karena berpotensi menimbulkan persoalan ekologis, sosial, ekonomi, hingga mengancam identitas budaya masyarakat Banten.

Penolakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang menyoroti rencana pemerintah pusat terkait pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan bahwa keberadaan Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu pertimbangan dalam wacana relokasi badak jawa. Hal ini berkaitan dengan potensi bencana alam, seperti tsunami akibat gempa bumi maupun aktivitas vulkanik.

Namun, GMNI Kota Tangerang memandang bahwa wacana relokasi tersebut tidak boleh dilepaskan dari konteks kebijakan pengelolaan wilayah pertambangan di Provinsi Banten. GMNI mempertanyakan arah kebijakan pemerintah apabila agenda konservasi justru berjalan beriringan dengan perluasan ruang eksploitasi sumber daya alam.

GMNI juga menilai kebijakan wilayah pertambangan tersebut perlu diuji dari aspek kepentingan publik dan keterlibatan masyarakat. Jangan sampai kebijakan pembangunan justru lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu atau oligarki dibandingkan aspirasi masyarakat lokal.

Dari aspek tata ruang, GMNI menyoroti Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten. Menurut GMNI, kawasan Ujung Kulon merupakan wilayah yang memiliki fungsi konservasi penting sehingga pengelolaan ruang harus tetap mengutamakan perlindungan lingkungan dan kelestarian ekosistem.

Badak Jawa Bukan Sekadar Satwa, tetapi Identitas Banten

Lebih jauh, GMNI menegaskan bahwa badak jawa bercula satu bukan sekadar satwa endemik yang harus dilindungi, melainkan juga bagian dari identitas dan kebanggaan masyarakat Banten yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam perspektif sejarah dan kebudayaan, Banten memiliki perjalanan panjang sebagai wilayah yang pernah mencapai kejayaan pada masa Kesultanan Banten. Karena itu, pembangunan daerah dinilai tidak seharusnya mengabaikan nilai-nilai historis, kearifan lokal, serta warisan ekologis yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

GMNI mengingatkan pemerintah pusat bahwa kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan identitas budaya masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Jangan Mengorbankan Alam

Dari perspektif ekonomi, GMNI mengingatkan bahwa kehidupan masyarakat Banten memiliki keterkaitan erat dengan sektor agraris, pertanian, perdagangan, perikanan, kerajinan tangan, serta industri kecil.

Menurut GMNI, pembangunan ekonomi seharusnya dirancang dengan memperhatikan karakteristik sosial dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, bukan menjadikan alam sebagai objek eksploitasi yang berujung pada kerusakan lingkungan.

GMNI juga mengangkat kembali sejarah Banten sebagai wilayah yang memiliki hubungan perdagangan hingga dunia internasional pada masa Kesultanan Banten. Sejarah tersebut dinilai menjadi refleksi bahwa kemajuan ekonomi dapat dibangun melalui kekuatan perdagangan, kearifan lokal, dan pengelolaan potensi daerah.

Atas dasar itu, GMNI mendorong pemerintah untuk mengembalikan kejayaan Banten melalui pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta berpihak kepada masyarakat.

GMNI turut memperingatkan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, ekologis, dan kebudayaan berpotensi memicu perubahan identitas masyarakat akibat tekanan globalisasi dan ekspansi pemanfaatan ruang.

GMNI Tegaskan Penolakan

Melalui pernyataan sikap tersebut, GMNI Kota Tangerang secara tegas menyatakan menolak Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

GMNI menilai kebijakan tersebut berpotensi berimplikasi terhadap keberlangsungan budaya ekologis masyarakat serta bertentangan dengan semangat kearifan ekonomi lokal dalam memandang bumi sebagai sumber kehidupan.

GMNI meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kembali arah kebijakan pengelolaan wilayah pertambangan di Banten dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan generasi mendatang.

Bagi GMNI, pembangunan bukan semata-mata tentang eksploitasi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang menjaga warisan sejarah, kebudayaan, dan lingkungan hidup.

Sebagaimana semangat patriotisme masyarakat Banten yang tercermin dalam ungkapan, “Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.

Narahubung: Elwin Mendrofa Ketua DPC GMNI Kota Tangerang

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *