Menguji Kelayakan Sufmi Dasco di Kursi RI-2

Palembang. iGlobalNews.id-Lorong-lorong Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tidak pernah benar-benar sunyi dari kalkulasi kekuasaan. Di balik pintu ruang kerja Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dinamika politik nasional kerap menemukan titik kulminasinya sebelum meluncur ke ruang publik. Pada November 2026, ruang-ruang sunyi itu kembali menjadi pusat gravitasi ketatanegaraan menyusul kosongnya kursi Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 12 November 2026.

Sesuai amanat Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekosongan jabatan wakil presiden memicu mekanisme konstitusional di mana Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari untuk dipilih melalui Sidang Paripurna. Di tengah pusaran spekulasi publik dan elite mengenai sosok pengganti yang tepat, satu nama mencuat dengan konsistensi rekam jejak kelembagaan yang sulit diabaikan: Sufmi Dasco Ahmad.

Jika diletakkan di bawah lensa pengujian objektif—bertumpu pada presisi data rekam jejak, verifikasi kapasitas tata kelola, serta kebutuhan riil pemerintahan saat ini—pertanyaan krusialnya bukan sekadar siapa yang paling populer secara elektoral, melainkan siapa yang memiliki kapasitas teknis dan politik paling teruji untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Hipotesis Kepemimpinan: Kebutuhan akan “Manajer Krisis”

Dalam arsitektur sistem presidensial multipartai di Indonesia, posisi wakil presiden kerap terjebak dalam dikotomi antara sekadar simbol keterwakilan politik dan ban serep konstitusional. Namun, lanskap politik akhir tahun 2026 menuntut lebih dari sekadar figur seremonial. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok pendamping yang berfungsi sebagai “jangkar stabilitas” sekaligus jembatan komunikasi efektif antara eksekutif dan legislatif.

Hipotesis utama yang menempatkan Sufmi Dasco Ahmad dalam radar kelayakan RI-2 bertumpu pada tiga variabel terukur: legitimasi jaringan lintas fraksi di parlemen, pemahaman mendalam terhadap arsitektur regulasi nasional, serta kedekatan visi strategis dengan kepala negara. Tanpa tiga variabel ini, proses konsolidasi kebijakan di sisa masa bakti pemerintahan berisiko tersandera oleh gesekan politik internal maupun hambatan birokrasi.

Verifikasi Rekam Jejak: Dari Parlemen hingga Akademik

Penelusuran berbasis dokumen publik dan rekam jejak kelembagaan memperlihatkan kurva karier Dasco yang bergerak secara sistematis selama lebih dari satu dekade. Lahir di Bandung pada 7 Oktober 1967, ia meniti karier politik dari tingkat kepengurusan partai sebagai Ketua DPP Partai Gerindra pada 2008 hingga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Partai Gerindra sejak 2020.

Di ranah legislatif, data keanggotaan DPR RI mencatat konsistensi keterpilihannya dari Daerah Pemilihan Banten III sejak 2014. Posisi strategisnya teruji dalam dua periode beruntun sebagai Wakil Ketua DPR RI:

1. Periode 2019–2024: Mengampu koordinasi bidang Ekonomi dan Keuangan, sebuah portofolio yang menuntut penguasaan pada kebijakan fiskal, pengawasan anggaran negara, serta mitigasi dampak ekonomi pascapandemi.

2. Periode 2024–2029: Mengemban amanah sebagai Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), yang menempatkannya di jantung koordinasi regulasi pertahanan, hukum, dan stabilitas dalam negeri.

Selain rekam jejak parlemen, dimensi intelektualnya terverifikasi melalui latar belakang pendidikan lintas disiplin—meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Pancasila, serta menuntaskan studi Sarjana, Magister, hingga Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Bandung. Kredibilitas akademik ini mengantarkannya menjabat Rektor Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (2020–2025) dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan pada 2022. Perpaduan latar belakang keteknikan yang berbasis logika sistem dan keilmuan hukum yang berorientasi pada kepastian regulasi menjadi modal teknokratis yang relevan bagi tata kelola pemerintahan.

Uji Silang Kapasitas Komunikasi dan Mitigasi Kebuntuan

Dalam praktik politik harian di Senayan, ujian terbesar seorang pemimpin bukanlah saat situasi berjalan normal, melainkan ketika terjadi kebuntuan komunikasi (deadlock) atau eskalasi ketegangan publik. Di titik inilah peran Dasco sebagai komunikator politik kerap teruji.

Sejumlah catatan dinamika legislasi menunjukkan kemampuannya meredam friksi antara aspirasi jalanan dan proses formal di parlemen, termasuk dalam menyikapi polemik revisi undang-undang maupun mengawal kebijakan afirmatif bagi kelompok pekerja, seperti penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengamat dan pelaku politik lintas partai kerap mencatat bahwa daya terima Dasco tidak terbatas pada lingkaran koalisi pendukung pemerintah, tetapi juga menjangkau spektrum partai nonkoalisi. Dalam sistem demokrasi yang mengandalkan kompromi terukur, modal sosial-politik semacam ini berfungsi sebagai katup pengaman agar agenda pembangunan tidak terhenti di meja perundingan.

Menimbang Objektivitas dan Tantangan

Kendati data rekam jejak menunjukkan kapasitas yang solid, prinsip kehati-hatian dalam menilai calon pemimpin tetap menuntut pandangan yang berimbang. Sebagai tokoh sentral di partai penguasa sekaligus pimpinan parlemen, potensi konsentrasi kekuasaan (power concentration) di satu lingkaran politik tentu akan menjadi sorotan kritis masyarakat sipil. Selain itu, beragam dinamika dan sorotan publik terhadap rekam jejak akademis maupun manuver politiknya di masa lalu menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi apabila ia melangkah ke kursi eksekutif kedua tertinggi di republik ini.

Di sisi lain, konsistensi Dasco dalam menjaga garis komando konstitusional—termasuk sikap tenangnya dalam merespons berbagai spekulasi pergantian kursi wapres dengan menegaskan kepatuhan pada mekanisme resmi DPR dan MPR—memperlihatkan kedewasaan bernegara yang dibutuhkan di tengah situasi transisi.

Pada akhirnya, pengisian kursi Wakil Presiden RI ke-8 merupakan hak prerogatif Presiden dalam mengusulkan nama dan wewenang konstitusional MPR dalam menetapkan pilihan. Namun, jika publik dan para pemangku kepentingan menggunakan parameter rasionalitas tata kelola, stabilitas pemerintahan, serta kemampuan eksekusi kebijakan lintas lembaga, Sufmi Dasco Ahmad berdiri sebagai salah satu figur yang paling memenuhi kriteria objektif tersebut. Bangsa ini membutuhkan nakhoda pendamping yang tidak lagi memerlukan waktu untuk belajar membaca peta jalan kekuasaan, melainkan langsung bekerja memastikan kapal pemerintahan berlayar dengan presisi.

OLEH:.ADENI ANDRIADI.

(Pewarta : Mr.Wancik.AN.BE.

KaBiro Kota Palembang, Mitra Polda Sumsel, Anggota PWI Sumsel, Anggota PWI Pusat, Jakarta-Indonesia).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *