MUSI RAWAS, SUMATERA SELATAN – Kondisi bangunan SD Negeri (SDN) Suangi Benai, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas, yang disebut sudah tidak layak digunakan, kini mendapatkan perhatian melalui program rehabilitasi yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat.
Saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (5/11/2026), sekitar pukul 11.20 WIB, Kepala SDN Suangi Benai, Waliyanto, S.Pd., membenarkan bahwa sekolah tersebut mendapatkan bantuan rehabilitasi gedung sekolah karena kondisi bangunan yang dinilai sudah tidak layak.
Dalam keterangannya, Waliyanto menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di sekolah yang dipimpinnya sebanyak 158 orang, terdiri dari 82 siswa laki-laki dan 76 siswi perempuan.

Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan berjumlah 12 orang, dengan rincian enam orang berstatus PNS, empat orang berstatus PPPK, serta dua orang tenaga non-PNS.
Meski mendapatkan bantuan rehabilitasi, muncul pertanyaan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang selama ini dikenal sebagai Dana BOS selama dua tahun terakhir.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada awak media, Waliyanto telah menjabat sebagai kepala sekolah selama kurang lebih dua tahun. Dengan demikian, pengelolaan anggaran operasional sekolah selama masa kepemimpinannya perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan.

Publik tentu berhak mengetahui bagaimana perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawaban Dana BOS selama periode tersebut, termasuk apakah anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah telah dialokasikan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, adanya bantuan rehabilitasi gedung dari pemerintah pusat tidak serta-merta membuktikan bahwa pengelolaan Dana BOS sebelumnya bermasalah. Rehabilitasi bisa saja diperlukan karena kerusakan bangunan membutuhkan penanganan yang lebih besar dari kemampuan anggaran pemeliharaan rutin sekolah.
Oleh karena itu, awak media memandang perlu adanya klarifikasi lebih lanjut dari pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas mengenai kondisi bangunan sebelum rehabilitasi, penggunaan Dana BOS selama dua tahun terakhir, serta laporan pertanggungjawaban anggarannya.
Transparansi tersebut penting agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap dana pendidikan benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar dan kepentingan peserta didik.
Awak media juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala SDN Suangi Benai maupun pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas apabila terdapat penjelasan atau data tambahan terkait persoalan tersebut.
Dasar Hukum dan Prinsip Pemberitaan
Pemberitaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab dan Pasal 5 ayat (3) mengenai Hak Koreksi, serta Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan Pasal 3 yang mengatur profesionalitas, akurasi, keberimbangan, dan pengujian informasi.
Pengelolaan Dana BOS juga harus mengacu pada ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang berlaku.
Penulis: Erwin
Kabiro iGlobal News Lubuklinggau – Musi Rawas Utara
