MUSI RAWAS, Sumatera Selatan. — Proyek pembangunan Kompleks Rumah Dinas Bupati Musi Rawas di Dusun Baru, Kecamatan Muara Beliti, kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, berdasarkan penelusuran terhadap data alokasi APBD dan LPSE Kabupaten Musi Rawas, anggaran yang dikucurkan secara bertahap sepanjang 2023–2025 mencapai sekitar Rp98,32 miliar.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan di tengah kebijakan efisiensi dan pengetatan belanja pemerintah. Publik kini mempertanyakan sejauh mana efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat sejumlah bangunan dan fasilitas yang telah dibangun.
Rp25 Miliar pada 2023, Berlanjut hingga Rp52,9 Miliar pada 2025
Pada 2023, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp25,02 miliar, terdiri atas konstruksi awal rumah dinas sebesar Rp24,52 miliar dan jasa konsultan supervisi sekitar Rp500 juta.
Kemudian pada 2024, kembali dialokasikan sekitar Rp20,4 miliar untuk sejumlah pekerjaan, antara lain lanjutan fisik rumah dinas Rp9,97 miliar, pembangunan jalan akses Rp5 miliar, pagar kompleks Rp3,24 miliar, rumah adat Rp1,49 miliar, serta dokumen lingkungan, Andalalin dan pengawasan sekitar Rp716 juta.
Sementara pada 2025, nilai anggaran melonjak hingga sekitar Rp52,9 miliar. Di antaranya pembangunan mess karyawan dan pendopoan Rp20 miliar, lanjutan Gedung Griya Agung Rp15 miliar, lanjutan kompleks rumah dinas Rp9,96 miliar, lanjutan pagar kompleks Rp7 miliar, serta DED landscape dan pengawasan sekitar Rp950 juta.
Jika seluruh alokasi tersebut dijumlahkan, nilainya mendekati Rp100 miliar.
Pagar Berulang, Publik Mulai Bertanya
Yang menjadi perhatian bukan hanya besarnya total anggaran, tetapi juga pola penganggaran sejumlah pekerjaan yang muncul secara berulang.
Pembangunan pagar kompleks, misalnya, tercatat mendapatkan alokasi sekitar Rp3,24 miliar pada 2024 dan kembali memperoleh anggaran sekitar Rp7 miliar pada 2025.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan perencanaan, volume pekerjaan, progres fisik, serta dasar penghitungan anggaran setiap tahunnya.
Sorotan juga mengarah pada sejumlah fasilitas lain di kawasan tersebut. Di antaranya tiang pancang mess gedung serbaguna yang disebut menelan anggaran sekitar Rp6,5 miliar serta pembangunan gedung serbaguna dengan anggaran sekitar Rp30 miliar yang disebut belum dimanfaatkan secara optimal.
Pertanyaan publik pun sederhana: seberapa besar manfaat yang sudah dirasakan masyarakat dari proyek dengan nilai anggaran puluhan hingga hampir Rp100 miliar tersebut?
Dinas PU CKTR-P Belum Memberikan Penjelasan
Wartawan telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas PU Cipta Karya Tata Ruang dan Pengairan (CKTR-P) Kabupaten Musi Rawas, H. DR. Oktaviano, S.T., M.Si., melalui pesan tertulis pada Senin (24/8/2026).
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi terkait rincian perencanaan, progres pekerjaan, dasar penganggaran berulang, maupun kepastian fungsionalisasi sejumlah aset yang telah dibangun.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas maupun pihak terkait guna menjaga pemberitaan yang berimbang.
Publik kini menunggu penjelasan: apakah hampir Rp100 miliar APBD tersebut telah memberikan manfaat sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan?
Erwin — Kabiro iGloba
lNews, Lubuklinggau–Musi Rawas Utara.