Palembang – Di tengah tekanan ekonomi yang memengaruhi berbagai sektor usaha, isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut menjadi perhatian dunia usaha karena tidak hanya berdampak terhadap keberlangsungan perusahaan, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan pekerja dan daya beli masyarakat.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Selatan menilai upaya mempertahankan lapangan pekerjaan harus menjadi prioritas bersama. Ketua Apindo Sumsel, Zewwy Salim, menegaskan bahwa PHK bukan merupakan pilihan yang diinginkan oleh perusahaan, melainkan keputusan terakhir setelah berbagai langkah penyelamatan usaha dilakukan.
Menurut Zewwy, tantangan dunia usaha saat ini cukup kompleks, mulai dari meningkatnya biaya operasional, perubahan kondisi pasar, melemahnya daya beli, hingga ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, diperlukan strategi bersama agar perusahaan tetap mampu bertahan tanpa harus mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Yang harus kita dorong adalah bagaimana dunia usaha tetap tumbuh sehingga lapangan pekerjaan bisa terus dijaga. PHK harus menjadi pilihan paling akhir setelah seluruh alternatif lain dilakukan,” kata Zewwy, Selasa (4/8/2026).
Ia menyebut, perusahaan dapat menempuh berbagai langkah sebelum melakukan PHK, seperti melakukan evaluasi operasional, efisiensi yang tepat sasaran, pengaturan pola kerja, hingga peningkatan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja.
Apindo juga mengajak pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang mendukung iklim usaha melalui kemudahan investasi, penyederhanaan regulasi, pemberian dukungan bagi sektor padat karya, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daerah.
Di Sumatera Selatan, Zewwy mengungkapkan bahwa dinamika ketenagakerjaan memang mengalami perubahan di sejumlah sektor. Namun, data terkait jumlah pekerja terdampak PHK masih terus disinkronkan bersama pihak terkait agar mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
Sementara berdasarkan data BPS Februari 2026, kondisi ketenagakerjaan Sumsel menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penduduk bekerja tercatat sekitar 4,59 juta orang, meningkat hampir 99 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga berada di angka 3,59 persen.
Kendati demikian, tantangan ketenagakerjaan secara nasional masih cukup besar. Data Apindo berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 126 ribu pekerja berstatus nonaktif akibat PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026. Sebanyak 50 ribu di antaranya tercatat mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) karena alasan PHK.
Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan bahwa persoalan PHK harus dilihat dari akar permasalahannya. Menurutnya, tekanan ekonomi global, perubahan struktur industri, perkembangan teknologi, serta penyesuaian rantai pasok menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi dunia kerja saat ini.
Apindo menilai penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan pendekatan menyeluruh, bukan hanya menangani dampak PHK, tetapi juga memperbaiki kondisi hulu yang memengaruhi keberlangsungan dunia usaha.
Melalui langkah kolaboratif antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, Apindo berharap stabilitas ekonomi dapat terus terjaga sehingga dunia usaha mampu berkembang dan semakin banyak peluang kerja yang dapat dipertahankan maupun diciptakan. (Rilis)