Jakarta, Iglobalnews.id -Aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Ripan Ardiana, sebagai masyarakat Rumpin, mengkritik keras orasi Bupati Kabupaten Bogor Rudy Susmanto disampaikan kepada media 08/05/26.
Sebagai masyarakat Rumpin, Ripan menilai Bupati Bogor lebih condong membela kepentingan para pengusaha tambang dibandingkan keselamatan masyarakat di Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg. Menurutnya, pemerintah daerah hari ini terlihat terlalu lunak terhadap aktivitas tambang yang telah lama menciptakan kerusakan lingkungan, jalan rusak, polusi debu, hingga ancaman kecelakaan bagi warga.
“Rakyat setiap hari menjadi korban. Jalan rusak akibat truk tambang, udara penuh debu, dan keselamatan masyarakat terus terancam. Tapi pemerintah justru terlihat lebih sibuk menjaga kepentingan para pemilik modal dibanding melindungi rakyatnya sendiri,” ujar Ripan Ardiana.
Kondisi tersebut sebagai bentuk keberpihakan terhadap praktik “serakahnomics”, di mana keuntungan ekonomi segelintir pengusaha lebih diutamakan dibanding keselamatan masyarakat dan kelestarian alam. Menurut Ripan, masyarakat bukan menolak pembangunan maupun investasi, tetapi menolak pembangunan yang mengorbankan ruang hidup rakyat.
Ia menegaskan, konsisten bersama Dedi Mulyadi atau KDM merupakan salah satu koentji untuk menjaga keselamatan masyarakat, menjaga kelestarian alam, serta memastikan pembangunan berjalan dengan benar dan tidak merusak infrastruktur publik. Ia menilai ketegasan terhadap aktivitas tambang sangat diperlukan agar jalan-jalan yang dibangun dari uang rakyat tidak terus hancur akibat kendaraan tambang yang melintas tanpa kontrol.
“Pembangunan itu harus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai jalan yang dibangun menggunakan uang masyarakat malah cepat rusak karena kepentingan tambang. Alam dirusak, rakyat jadi korban, sementara yang menikmati keuntungan hanya segelintir elite,” tegas Ripan.
Ripan Ardiana juga meminta pemerintah Kabupaten Bogor agar berhenti membuat narasi yang seolah melindungi aktivitas tambang tanpa melihat penderitaan masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung rakyat, bukan menjadi tameng bagi pengusaha yang lalai terhadap dampak sosial dan lingkungan.
“Masyarakat Rumpin, Parung Panjang, dan Cigudeg membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar pidato. Keselamatan rakyat, kelestarian alam, dan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutupnya.