TELUK DALAM, Nias Selatan – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepulauan Nias menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bertema “Sinkronisasi dan Penguatan Kualitas Pembangunan Kepulauan Nias” sebagai upaya percepatan pemerataan pembangunan di wilayah Kepulauan Nias.
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Nias Selatan, Kamis (12/2/2026).
Rakor ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias, yakni Pemerintah Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Utara, serta tuan rumah Kabupaten Nias Selatan.
Paparan Pembangunan dan Arah Kebijakan
Rapat diawali dengan pemaparan capaian serta arah kebijakan pembangunan Kepulauan Nias oleh Kepala Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara, yang menitikberatkan pada percepatan pemerataan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan penguatan sektor unggulan daerah.
Forum kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran, masukan, serta usulan prioritas pembangunan dari para kepala daerah se-Kepulauan Nias.
Arahan Gubernur: Bangun Nias Secara Kolaboratif
Dalam arahannya, Gubernur Bobby Nasution menegaskan bahwa kunjungan dan rakor tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi untuk mendorong kemajuan Kepulauan Nias.
“Tujuan kami mengunjungi Kepulauan Nias adalah untuk memajukan daerah ini. Mari kita saling memberi saran dan masukan agar pembangunan kabupaten/kota dapat saling mendukung,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi semangat para kepala daerah, khususnya upaya Bupati Nias Utara yang aktif berkoordinasi dengan Pemprov demi kemajuan wilayahnya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Gubernur menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Lebih lanjut, Bobby Nasution menyampaikan mimpi besar menjadikan Kepulauan Nias sebagai kawasan maju dan terintegrasi.
Menurutnya, empat kabupaten dan satu kota harus saling menopang, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya ekowisata.
“Ekowisata di Kepulauan Nias harus bertumbuh. Pariwisata bukan hanya kunjungan, tapi menghadirkan aktivitas dan nilai ekonomi bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah diharapkan mulai menyiapkan program sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan agar usulan pembangunan dapat segera berjalan.
Nias Utara Soroti Status 3T dan Infrastruktur
Sementara itu, Sekretaris Daerah Nias Utara, Bazatulo Zebua, SE., M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa wilayahnya masih berstatus daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Karena itu, Pemkab Nias Utara akan menyesuaikan usulan prioritas pembangunan dalam APBD 2026.
Ia juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya lima ruas jalan provinsi di wilayahnya yang kerap memicu banjir.
“Kondisi ini menjadi perhatian kami di tahun 2026. Kami berkomitmen mendukung kolaborasi pembangunan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.
Hadir Unsur Forkopimda dan Tokoh Masyarakat
Rakor tersebut turut dihadiri rombongan Gubernur Sumatera Utara beserta Kepala OPD Pemprov, unsur Forkopimda se-Kepulauan Nias, para Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta undangan lainnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi lintas pemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Nias.
(Red-dz)